Pena Nusantara | Jakarta Selatan – Aksi masyarakat Banyuwangi di Jakarta terus bergulir. Setelah sebelumnya menyuarakan sejumlah persoalan daerah di beberapa instansi pusat, kali ini rombongan Info Warga Banyuwangi (IWB) bersama puluhan aktivis mendatangi kantor pusat Perum Perhutani di kawasan Pasar Minggu, Selasa (28/04/2026).
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi kawasan hutan di Banyuwangi disebut menjadi pemicu utama langkah tersebut. Mulai dari isu kerusakan lingkungan, dugaan alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan kawasan hutan, hingga munculnya isu dugaan praktik jual beli lahan, seluruhnya disampaikan langsung kepada pihak Perhutani pusat.
Situasi sempat memanas di awal kedatangan rombongan. Massa mengaku mendapat informasi bahwa lima orang perwakilan diperbolehkan masuk untuk audiensi. Namun di tengah proses koordinasi, jumlah tersebut tiba-tiba dibatasi menjadi tiga orang oleh salah satu pengawas internal kantor.
Perubahan keputusan itu memicu perdebatan singkat antara peserta aksi dan pihak keamanan. Bahkan beberapa peserta aksi menilai ada pegawai yang menunjukkan sikap kurang terbuka terhadap kedatangan warga Banyuwangi. Meski begitu, ketegangan tidak berlangsung lama dan komunikasi akhirnya tetap berjalan dengan kondusif.
Herman Atmaja selaku Humas IWB mengatakan, agenda mendatangi Perhutani pusat sebenarnya muncul setelah banyak laporan masyarakat yang masuk selama rangkaian aksi berlangsung di Jakarta.
“Awalnya memang tidak masuk agenda utama. Tapi setelah banyak masyarakat menyampaikan keluhan soal kondisi kawasan hutan di Banyuwangi, akhirnya kami sepakat persoalan ini harus dibawa langsung ke pusat,” ujar Herman.
Dalam penyampaian aspirasinya, rombongan menyoroti kondisi sejumlah kawasan pegunungan dan lahan penyangga hutan di Banyuwangi yang disebut mulai mengalami perubahan fungsi. Mereka menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi berdampak terhadap keseimbangan lingkungan.
Ketua IWB, Abi Arbain, mencontohkan beberapa wilayah seperti Kecamatan Licin dan Glagah yang belakangan kerap dikeluhkan warga saat musim hujan tiba.
“Masyarakat beberapa kali mengeluhkan banjir lumpur dan debit air yang tiba-tiba meningkat ketika hujan deras. Dugaan adanya perubahan tata guna lahan di kawasan atas tentu perlu dievaluasi bersama,” katanya.
Menurut Abi, persoalan serupa juga pernah dikaitkan dengan banjir bandang yang terjadi di wilayah Kalibaru beberapa tahun lalu. Saat itu, isu kerusakan kawasan hulu dan tingginya alih fungsi lahan sempat menjadi perhatian berbagai pihak.
Tak hanya itu, rombongan juga meminta adanya audit menyeluruh terhadap tata kelola kawasan hutan di Banyuwangi. Mereka mendorong agar dilakukan penelusuran terkait pola pemanfaatan lahan, sistem pengawasan, hingga keterbukaan informasi mengenai izin maupun status kawasan hutan produksi.
“Kalau memang ada aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan atau penyimpangan dalam pengelolaan lahan, tentu harus ditelusuri secara terbuka. Jangan sampai hutan negara kehilangan fungsi ekologisnya,” tegas Abi.
Selain menuntut evaluasi, massa juga menilai transparansi informasi menjadi langkah penting untuk mencegah konflik agraria maupun dugaan praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan.
Aksi di kantor Perhutani pusat ini menjadi bagian dari rangkaian gerakan masyarakat Banyuwangi yang beberapa hari terakhir berlangsung di Jakarta. Mereka mengaku akan terus menyuarakan berbagai persoalan daerah agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan instansi terkait.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak Perum Perhutani belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi dan sejumlah dugaan yang disampaikan rombongan aksi tersebut.
(tim)
0 Komentar