Pena Nusantara |Pontianak Kalbar - Perwakilan Forum Musisi Purbaya Kalbar, Devi,di dampingi Wakil Ketua Bidang Digitalisasi dan Cyber Media DPW Kalbar Purbaya Indonesia Syaifullah atau yang akrab disapa Bang Iful menyampaikan pandangan terkait polemik retreat OPD di Pontianak.
Ia menilai dan beralasan ini akan mensupport dan mendukung agar kegiatan digelar di Kalimantan Barat guna melibatkan UMKM lokal dan komunitas seni sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat,Sabtu (11/04/26)
Polemik rencana pelaksanaan retreat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus bergulir. Di tengah kritik terhadap prioritas anggaran, suara alternatif kini datang dari kalangan seniman dan pelaku UMKM lokal.
Perwakilan Forum Musisi Purbaya Kalbar, Devi, menyampaikan pandangan yang lebih konstruktif. Ia menilai bahwa jika kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, maka sudah seharusnya memberi dampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya pelaku usaha kecil dan komunitas kreatif.
“Kalau memang kegiatan ini tetap digelar, kenapa tidak dilaksanakan di Kalbar saja? Biar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Devi, kegiatan berskala pemerintah seperti retreat OPD dapat menjadi momentum pemberdayaan ekonomi lokal apabila dirancang secara inklusif. Ia menyebut, kelompok emak-emak pelaku UMKM siap ambil bagian dengan membuka lapak usaha di sekitar lokasi kegiatan.
“Emak-emak UMKM siap kok membuka lapak. Ini bisa jadi peluang ekonomi nyata, bukan sekadar kegiatan internal birokrasi,” katanya.
Tak hanya itu, Forum Musisi Purbaya Kalbar juga menyatakan kesiapan untuk berkontribusi melalui pertunjukan seni sebagai bagian dari rangkaian kegiatan. Musik, menurut Devi, bukan hanya hiburan, tetapi juga medium untuk membangun suasana kebersamaan dan identitas daerah.
“Kami dari forum musisi siap berkontribusi lewat musik—bisa sebagai pembuka dan penutup kegiatan. Ini bentuk dukungan kami agar kegiatan pemerintah juga punya nilai budaya dan menyentuh masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi perspektif baru di tengah perdebatan publik.
Jika sebelumnya kritik berfokus pada potensi pemborosan anggaran, maka usulan dari komunitas lokal ini menekankan pentingnya lokalisasi manfaat dan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintah.
Redaksi mencatat, pendekatan kolaboratif antara pemerintah, UMKM, dan komunitas seni dinilai dapat menjadi solusi tengah—mengubah kegiatan birokrasi menjadi ruang pemberdayaan ekonomi sekaligus penguatan identitas lokal Kalimantan Barat.
Sumber : Wakil Ketua Bidang Digitalisasi dan Cyber Media DPW Kalbar Purbaya Indonesia
Syaiful/Red
0 Komentar