"Stop Gaduh, Mulai Mikir : Kalbar Butuh Akal Sehat, Bukan Drama Kasus”

Suara Tepi Kapuas

Pena Nusantara | Pontianak, Kalbar - Di tepian Sungai Kapuas yang mengalir tenang namun sarat makna peradaban, Kalimantan Barat hari ini berdiri di sebuah persimpangan sejarah, Selasa (06/01/26)

Kita dihadapkan pada dua pilihan besar: terus terjebak dalam pusaran konflik masa lalu yang berulang, atau melangkah maju dengan kesadaran kolektif untuk membangun masa depan yang lebih adil, bermartabat, dan berkelanjutan.

Pilihan ini bukan milik segelintir elite, melainkan tanggung jawab seluruh warga Kalbar tanpa kecuali.

Pemerintahan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun perwakilan di pusat—lahir dari mandat konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Putra-putri terbaik Kalimantan Barat yang hari ini dipercaya memegang amanah patut kita syukuri secara dewasa : bukan untuk disakralkan, tetapi untuk didukung, diawasi, dan dikawal dengan akal sehat, etika publik, serta keberanian moral. Dukungan tanpa kritik melahirkan pembiaran, sementara kritik tanpa data hanya melahirkan kebisingan.

Pembangunan Kalbar tidak akan pernah berhasil jika energi publik dihabiskan pada saling curiga tanpa bukti, apalagi pada politik adu domba yang merusak kohesi sosial.

Pengalaman,sejarah baik lokal maupun global menunjukkan bahwa konflik yang dipelihara secara sengaja hanya menguntungkan segelintir pihak yang hidup dari kekacauan. Di sinilah masyarakat perlu memiliki literasi publik yang kuat untuk mengenali dan menolak praktik para mafia kasus: aktor-aktor yang memelintir isu hukum, memperdagangkan tuduhan, dan mengaburkan kebenaran demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Mafia kasus tidak bekerja untuk keadilan, melainkan untuk transaksi. Mereka tidak membangun kesadaran hukum, melainkan memperjualbelikan ketakutan.

Karena itu, cara membasmi praktik ini bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pengetahuan, transparansi, keberanian bersuara berbasis data, serta ketaatan pada mekanisme hukum yang sah. Negara menyediakan instrumen pengawasan—dari lembaga penegak hukum, pers, hingga partisipasi warga—yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

Kalbar dibangun bukan dengan menghidupkan dendam lama, melainkan dengan gagasan segar, kerja nyata, dan kolaborasi lintas sektor serta lintas generasi. Setiap dugaan penyimpangan wajib diuji secara hukum, bukan dihakimi di ruang opini yang penuh prasangka. Kritik harus tetap keras, tetapi berakar pada fakta, etika jurnalistik, dan tujuan perbaikan—bukan pada kebencian atau kepentingan tersembunyi.

Hari ini, saudara-saudara kita,putra-putri Kalimantan Barat—sedang bekerja dan berjuang di ruang-ruang kebijakan. Mereka membutuhkan dukungan publik yang cerdas, pengawasan yang konstruktif, serta keberanian masyarakat untuk berkata benar ketika benar, dan tegas ketika keliru.

Merapatkan barisan bukan berarti membungkam kritik, melainkan menyatukan visi agar pembangunan berjalan lurus, bersih, dan berpihak pada rakyat.

Lebih jauh, Generasi Z Kalimantan Barat adalah fondasi masa depan daerah ini. Mereka bukan sekadar pewaris, melainkan calon pemimpin yang sedang dibentuk oleh iklim hari ini.

Tugas generasi sekarang adalah memberi contoh : berdialog dengan rasionalitas, berbeda pandangan tanpa saling meniadakan, serta menempatkan kepentingan Kalbar di atas ego kelompok dan kepentingan sesaat.

Dari tepi Kapuas, suara ini ditegaskan: mari bergerak bersama membangun Kalimantan Barat dengan nalar, integritas, dan persatuan.

Dukung yang bekerja dengan benar, koreksi yang menyimpang melalui cara yang sah, dan tolak dengan tegas segala bentuk manipulasi, komodifikasi kasus, serta praktik mafia yang menghambat kemajuan daerah. Karena Kalbar yang adil dan maju bukan hadiah dari segelintir orang, melainkan hasil kesadaran kolektif seluruh warganya.

Syaiful/Red