Pena Nusantara | Pontianak, Kalbar - Dalam rangka menjalankan pembenahan mekanisme roda organisasi, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Orang Melayu (DPP POM) menggelar kegiatan Rapat Pimpinan POM Se-Kalimantan Barat yang dirangkai dengan beberapa pelantikan yakni pelantikan pengurus DPD POM Kota Pontianak, DPD POM Kab Kubu Raya, PPM Kalimantan Barat, PPM Kota Pontianak dan PPM Kab Mempawah,Sabtu (27/12/25) di Pondopo Gubernur Kalimantan Barat.
Pelantikan DPD POM dan Organ Sayap dihadiri Gubernur Kalimantan Barat, Wali Kota Pontianak, Dandim 1207 Pontianak, Direktur Bank Kalbar, perwakilan Danlanud Supadio, Perwakilan Kejati Kalbar, Perwakilan kepala SKPD Kalbar, Ormas Adat, Ormas Agama, dan para tokoh serta ketua dan pengurus Kab/Kota SeKalimantan Barat beserta pimpinan organ Sayap.
Kegiatan ini sebenarnya sudah kita lama ingin kita laksanakan, hanya saja baru sekarang bisa terealisasi. Kegiatan Rapim ini merupakan ajang konsolidasi POM SeKalimantan Barat setelah beberapa tahun lalu POM sempat mengalami kisruh internal dan Alhamdulillah sudah selesai. Dengan Rapim ini diharapkan POM akan kembali bangkit berkibar dan kembali eksis berkiprah baik dalam bidang sosial budaya maupun dalam bidang kehidupan lainnya," ujar Puryadi Hartono, Ketua Panitia SC Rapim dan Pelantikan. Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Gubernur Kalbar atas support dan dukungan nya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana di pendopo rumah rakyat Kalbar ini. Juga kami ucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Rapim ini. Sejatinya masih ada beberapa sayap yang dilantik, tetapi karena waktu tak memungkinkan, maka akan dieksekusi 2025 kedepan. Alhamdulillah sekitar 500an orang menghadiri giat pelantikan dan rapim ini, juga dihadiri dan diikuti perwakilan POM dan organ sayap kab/kota Se-Kalimantan Barat," ungkap Waketum POM ini.
Pada giat Pelantikan dan Rapim POM SeKalbar ini mengusung tema Sinergisitas POM dalam Mendukung Pemajuan Kebudayaan dan Implementasi Hukum Adat Melayu di Kalimantan Barat. Pemilihan tema ini bukan tanpa alasan, ini merupakan aspirasi di akar rumput masyarakat Melayu yang sudah lama menginginkan adanya Hukum Adat Melayu kembali sebagai pedoman dan pegangan masyarakat Melayu dalam menyelesaikan berbagai persoalan," ungkap Agus Setiadi, Ketua Umum POM. Dirinya juga menyampaikan dan menegaskan bahwa Melayu Borneo memiliki kekhasan sendiri bahkan jauh lebih tua dibanding Melayu lainnya di Nusantara. Hal ini nampak dari berbagai peninggalan peradaban Melayu sejak jaman era kerajaan hingga kesultanan dimana kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Nusantara yang bercorak Hindu. Kutai sendiri merupakan rumpun Melayu Borneo yg masih terus menjaga dan merawat khazanah Melayu nya hingga saat ini. Jadi jelas Melayu Borneo adalah Melayu Borneo, beda dengan Melayu Sumatera, Melayu Semenanjung, Melayu Filipina, Melayu Thailand, dan Melayu lainnya," ungkap Agus dengan penuh semangat. Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan FGD untuk Merumuskan Hukum Adat Melayu di Kalimantan Barat dengan melibatkan berbagai elemen Melayu lainnya. Apalagi keberadaan hukum adat saat ini mendapat tempat dalam KUHP baru yang akan berlaku sejak 2Januari 2026. Dengan diakui nya hukum adat dalam KUHP baru menandakan bahwa pemerintah pusat sangat menghargai dan menjunjung tinggi kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena nya, sebagai Ormas Melayu sudah sepatutnya hukum adat Melayu ini menjadi perhatian serius kita bersama untuk dibahas, dirumuskan, ditetapkan dan disosialisasikan sebagai pegangan masyarakat Melayu di Kalimantan Barat," beber Agus dengan nada berapi-api.
Gubernur Kalimantan Barat, Drs H Ria Norsan M.M,M.H juga ikut mendukung wacana hukum adat Melayu yang digaungkan POM. Wacana Hukum Adat ini sangat bagus karena merupakan warisan leluhur dan kearifan lokal yang akan menjadi pedoman masyarakat Melayu dan tentunya berlaku hanya untuk kelangan masyarakat Melayu saja. Saya berharap semua ormas Melayu termasuk POM tetap solid dan berpegang teguh pada adab, akhlak, dan nilai-nilai luhur, tetap kuat dan tegar seperti batu karang yang tidak akan terombang ambing meski diterpa ombak. Begitu juga kalo ada satu yang dicubit maka semuanya harus menjerit dan merasakan sakit yang sama," ujar Ria Norsan dengan penuh semangat.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap peran Persatuan Orang Melayu (POM) dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Melayu sebagai identitas daerah, khususnya di tengah pesatnya pembangunan Kota Pontianak.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan dan rapat pimpinan POM se-Kalimantan Barat (Kalbar).
“Sebagai kota yang kita harapkan bermartabat dan beradab, Pontianak harus memiliki karakter budaya yang kuat. Budaya Melayu harus kita dukung dan gaungkan, terutama kepada generasi muda,” ujarnya. Edi menilai, selama lebih dari delapan tahun terakhir POM konsisten berkiprah dalam pelestarian budaya Melayu. Menurutnya, peran tersebut perlu terus diperkuat agar nilai-nilai budaya tidak tergerus modernisasi. Kami sangat mengapresiasi kiprah POM selama ini apalagi POM ini keberadaan nya ada di seluruh kab/kota di Kalbar bahkan ada yang sampai kecamatan dan desa. Tentu pemerintah kota Pontianak akan terus mendukung dan siap berkolaborasi dengan POM bukan dalam kegiatan pelestarian adat dan budaya tapi juga bidang lainnya,"jelas Wali Kota Pontianak ini.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak terus berupaya menghadirkan simbol-simbol budaya Melayu dalam berbagai kegiatan, baik formal maupun non formal. Upaya tersebut dilakukan sejak usia dini hingga tingkat pendidikan menengah agar nilai budaya melekat dalam kehidupan masyarakat.
Lebih lanjut, Edi berharap POM tidak hanya berperan dalam pelestarian adat dan tradisi, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif dalam pembangunan sosial masyarakat. Nilai-nilai Melayu yang menjunjung tinggi adab, komunikasi, toleransi, dan harmoni dinilai sejalan dengan semangat pembangunan Kota Pontianak,"pungkas Edi mengakhiri sambutan.
Syaiful/Fety
0 Komentar