Pena Nusantara | Bondowoso -- Preseden mengucurkan bantuan melalui Program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, akan tetapi yang terjadi program tersebut dijadikan ladang pungli oleh oknum ketua kelompok, seperti yang terjadi di desa lanas, kecamatan Botolinggo kabupaten Bondowoso
Padahal tahun kemaren mabes polri Bersama (KEMENSOS-RI) sosial RI sudah turun langsung ke kecamatan Botolinggo, dengan adanya dugaan pungli, sehingga pihak Kemensos melakukan sidak, pihak mabes polri pun mebrikan arahan atas terjadinya dugaan pungli tersebut, akan tetapi jika terulang kembali hal yang sama mengatakan dengan tegas pihak Kemensos di dampingi Kombes Ikhsan Dhebagus akan menindak sesuai undang-undang yang berlaku,
Diduga kurangnya pengawasan dari pihak pendamping PKH, hal tersebut kini terulang kembali, bahkan kartu ATM yang seharusnya di pegang oleh KPH kini masih dikuasai oleh oknum ketua kelompok PKH tersebut.
Harapan kami selaku warga, "jika ada bantuan tolong salurkan sebagaimana mestinya, karena bentuan tersebut sangat berarti bagi kami, kepada dinas terkait mohon segera di tindak onnum nakal tersebut, "tuturnya
Beberapa kemungkinan yang dapat terjadi:
Kurangnya akuntabilitas Jika pendamping PKH tidak melakukan pengawasan yang cukup, maka penggunaan dana PKH mungkin tidak transparan dan tidak akuntabel.
Penyalahgunaan dana. Kurangnya pengawasan dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan dana PKH oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Gagalnya program. Jika pendamping PKH tidak melakukan pengawasan yang cukup, maka program PKH mungkin tidak dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
Meningkatkan pengawasan. Pendamping PKH harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan teratur untuk memastikan bahwa dana PKH digunakan dengan benar.
Pelaporan yang transparan. Pendamping PKH harus membuat laporan yang transparan dan akurat tentang penggunaan dana PKH.
Evaluasi dan monitoring. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan monitoring yang teratur untuk memastikan bahwa program PKH berjalan dengan efektif dan efisien.
"Saat kami hubungi lewat via WhatsApp pihak pendamping tidak memberikan komentar, sampai pemberitaan ini terbit.
Kami Menghubungi Kepala Bidang Dinas Sosial (Kabid) lewat via WhatsApp menyampaikan, Akan kami kroscek dulu pak
Nggih pak. Kami punya program pekasesama. Pegang Kartu Sendiri Supaya Aman. Setiap pertemuan, pendamping kami minta untuk mengingatkan agar kartu dipegang sendiri dan ditunjukkan saat pertemuan, "terangnya
Ya pak. Terimakasih atas informasinya. Akan segera kami kroscek, dan ketua kelompok agar segera mengembalikan KKS kepada KPM.
(Rudi)
0 Komentar