Pena Nusantara |Pontianak Kalbar -- Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat sekaligus Dewan Pakar DPW Purbaya Kalimantan Barat, Drs. Syarif Usmulyadi, M.Si, mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung yang melakukan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan ini disampaikan setelah mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, serta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, ditahan dalam kasus dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan program tersebut, Rabu (03/06/26)
Menurut Syarif Usmulyadi, tindakan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa negara serius menjaga uang rakyat dan tidak memberikan toleransi terhadap siapa pun yang diduga menyalahgunakan jabatan atau program pemerintah.
"Ini bukan hanya soal siapa yang ditahan. Yang lebih penting adalah menjaga kepercayaan rakyat dan memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat."
Ia menjelaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program penting karena menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia.
Karena itu, apabila ada dugaan penyimpangan, maka harus diperiksa secara terbuka, adil, dan sesuai hukum yang berlaku.
Syarif juga menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan evaluasi terhadap pimpinan BGN menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menjaga agar program tersebut tetap berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran.
Pelajaran Penting untuk Semua Lembaga
Menurutnya, kasus ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga negara agar memperkuat pengawasan dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
"Setiap program yang menggunakan uang rakyat harus bisa dipertanggung jawabkan.
Semakin besar anggarannya, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaganya."
Namun demikian, Syarif mengingatkan bahwa semua pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pesan dari Kalimantan Barat
Dari Kalimantan Barat, masyarakat berharap program-program pemerintah yang bertujuan membantu rakyat tetap dijalankan dengan jujur, bersih, dan profesional.
"Rakyat tidak hanya membutuhkan program yang besar.
Rakyat membutuhkan program yang bersih dan benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya."
Karena itu, proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum, sekaligus menjadi pengingat bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama.
Sumber : Drs. Syarif Usmulyadi, M.Si
Dewan Pakar DPW Purbaya Kalimantan Barat
Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat
Syaiful/Redaksi
0 Komentar