Pena Nusantara | Kendal -- Galian C di Kabupaten Kendal selama ini dituduh menjadi pemicu banjir, krisis air bersih, rusaknya jalan yang teramat parah akibat beban tonase truk angkutan dan sedimentasi sungai hingga rusaknya areal resapan air.
Selain adanya kerusakan lingkungan, debu berterbangan yang mengancam kesehatan dan pemicu resistensi warga sekitar walau di sisi lain telah menyumbang kas daerah hingga menjadi dilema bagi Pemerintah Daerah untuk memilih pro dengan masyarakat, atau menutup dengan kehilangan income daerah.
Melihat hal ini sepertinya dibutuhkan pemikiran bersama untuk mencari solusi yang tepat agar semuanya merasa diuntungkan dengan adanya tambang Galian C di wilayah Kabupaten Kendal. Dan dalam pencarian solusi ini, Figur Kapolres Kendal AKBP Hendry Susanto Sianipar mengambil inisiatif mengumpulkan pejabat lintas sektoral untuk tanggulangi dampak Galian C di Kabupaten Kendal.
Dalam pertemuan di Aula Tribrata Mapolres Kendal pada Kamis (4/6/2026) dihadiri Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi, Sekda Agus Dwi Lestari, Ketua DPRD Mahfud Sodiq, Wakil Kejari, Kepala OPD Terkait dan MBLB dipimpin oleh Kapolres Kendal.
Mengawali rapat koordinasi lintas sektoral itu, Kapolres Kendal melempar pertanyaan yang membuka pemikiran yaitu "Penanggulangan dampak Galian C tidak sekedar dilihat dari penegakan hukum saja, tetapi untuk mencari solusi dan titik temu untuk mengambil kebijakan demi kebaikan bersama dengan menyamakan persepsi dalam penanggulangan Galian C".
Selama ini yang dilihat, Kabupaten Kendal seperti tidak nyambung. Dikatakan, dari sisi tata kelola pemerintahan yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ketika terjadi masalah, tidak ada penyelesaian secara cepat. "Disini ada celah untuk para nitizen atau medsos melempar kritikan dan sindiran," ujar Kapolres Kendal.
Menanggapi pertanyaan dari Kapolres Kendal, wakil bupati Kendal Benny Karnadi menyampaikan ucapan terima kasih. "Adanya kritik yang membangun itu menjadi koreksi dan perbaikan kedepan agar pemangku kekuasaan sadar akan tugas yang diemban tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ada masalah harus Kita pecahkan bersama," ungkap Benny.
Diakui, dalam hal penanganan masalah Galian C akhir-akhir ini Pemda Kendal kurang serius mendengar keluhan dari masyarakat yang terdampak aktivitas galian C.
"Semoga dengan inisiasi dari bapak kapolres Kendal ini akan membuahkan kesepahaman dan solusi yang terbaik dalam menanggulangi dampak aktivitas galian C bagi masyarakat sekitarnya," ucap Benny.
Selanjutnya Benny menyampaikan bahwa wilayah pertambangan di Kendal ini banyak tempat. Untuk itu perlu pemikiran dan sistem pengelolaannya. Agar tidak terjadi kerusakan lingkungan dan bermanfaat bagi lingkungan yaitu, ijin harus melibatkan partisipasi masyarakat.
Dikatakan pula oleh Benny, ada potensi yang sangat luar biasa dengan terbentuknya satgas MBLB bisa meningkatkan PAD dari tambang yang semula Rp 1,5 miliar naik menjadi Rp 1,8 miliar. Dan target tahun 2026, sekitar Rp 5 miliar masuk ke PAD Kabupaten Kendal.
Ketua DPRD Kendal Mahfud Sodiq mengucapkan terima kasih atas inisiasi Kapolres Kendal telah mengumpulkan pejabat lintas sektoral untuk menanggulangi dampak lingkungan dari Galian C.
"Hasil rakor ini menjadi terobosan kami dalam menyikapi hal yang sangat dekat terkait potensi pendapatan dan mendorong satgas MBLB untuk giat lagi dalam mengatasi konflik ekonomi dan sosia. Pastinya akan ada rumusan dan manajemen yang saling menguntungkan terutama bagi masyarakat yang terdampak dari galian C," imbuhnya.
Sriyanto
0 Komentar