Pena Nusantara | Pontiana Kalbar - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalimantan Barat (DPP IKBMK Kalbar) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun, dukungan tersebut dibarengi dengan komitmen kuat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaannya agar tetap berjalan sesuai tujuan mulia yang telah dicanangkan pemerintah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian aksi damai dan konsolidasi berbagai elemen masyarakat Melayu dan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Barat yang menaruh perhatian besar terhadap keberlangsungan Program MBG.
Ketua Umum DPP IKBMK Kalbar, Ruslan Salim didampingi Wakil Sekretaris Jenderal Dedy ST dan Humas DPP IKBMK Syaifullah, saat ditemui di Satu Rasa Kopi, Pontianak, Senin (22/06/2026), menegaskan bahwa Program MBG tidak boleh dihentikan hanya karena adanya dugaan penyimpangan oleh segelintir oknum.
"Program ini telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. UMKM bergerak, lapangan pekerjaan tercipta, petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal ikut merasakan dampak positifnya. Karena itu, program ini harus terus berjalan dan dijaga bersama," ujar Ruslan Salim.
Menurutnya, yang perlu dihentikan bukanlah programnya, melainkan setiap bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program strategis nasional tersebut.
Pengawasan Ketat Demi Hak Anak Indonesia
Wakasekjen DPP IKBMK Kalbar, Dedy ST, menyoroti pentingnya kualitas pelayanan dalam pelaksanaan Program MBG, mulai dari standar kebersihan dapur, penggunaan perlengkapan higienis, hingga kualitas makanan yang diterima para siswa.
"Anak-anak Indonesia berhak memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan layak konsumsi. Jangan sampai anggaran besar yang telah dialokasikan negara bocor di tengah jalan hanya karena ulah oknum yang menjadikan program ini sebagai sarana mencari keuntungan pribadi," tegasnya.
Ia meminta agar seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak, dilakukan audit secara menyeluruh oleh lembaga berwenang, termasuk BPKP, BPK Perwakilan Kalbar, Inspektorat, Kejaksaan Tinggi Kalbar, dan Polda Kalbar.
Posko Pengaduan Independen MBG,Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, DPP IKBMK Kalbar juga berencana membentuk Posko Pengaduan Independen MBG di Jalan Gajah Mada, Pontianak.
Posko tersebut akan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai laporan terkait dugaan penyimpangan pelaksanaan Program MBG, mulai dari kualitas makanan, pengurangan porsi, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan. Jika ditemukan hak anak-anak yang dikurangi atau kualitas makanan yang tidak sesuai standar, kami siap meneruskan laporan tersebut kepada pemerintah pusat dan instansi terkait," kata Dedy.
Dukungan Kritis dan Konstruktif,Sementara itu, Humas DPP IKBMK Kalbar, Syaifullah atau yang akrab disapa Bang Iful, menegaskan bahwa dukungan terhadap Program MBG harus dibarengi dengan pengawasan publik yang kuat.
"Kami mendukung penuh program pemerintah, tetapi dukungan itu tidak berarti menutup mata terhadap penyimpangan. Program yang baik harus dijaga dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai hak anak-anak Indonesia menjadi korban kepentingan segelintir orang," ujarnya.
Ia mengajak media, mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program MBG.
"Jika ada oknum, siapa pun dia, baik pejabat, anggota dewan, maupun pihak lainnya yang mencoba memanfaatkan program ini demi kepentingan pribadi, maka pengawasan bersama harus diperkuat. Uang negara dan hak anak-anak Indonesia adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan," tegas Bang Iful.
Komitmen Lintas Ormas Melayu
Aksi damai tersebut turut dihadiri berbagai organisasi kemasyarakatan, di antaranya Pemuda Pancasila, Satria Pembela Melayu, Bala Komando Melayu, Ikatan Keluarga Bugis Melayu Kalimantan Kalbar (IKBMK), Laskar Pemuda Melayu, Lembaga Kerabatan Melayu, Persaudaraan Bugis Melayu, dan berbagai elemen lintas ormas Melayu lainnya.
Seluruh organisasi yang hadir menyatakan komitmen bersama untuk mengawal Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan sesuai cita-cita awal pemerintah, yakni membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Mereka sepakat pada satu prinsip:
"Programnya harus diselamatkan, manfaatnya harus dirasakan rakyat, dan siapa pun yang mencoba merusaknya demi kepentingan pribadi harus ditindak sesuai hukum yang berlaku."
Di tengah berbagai tantangan pembangunan bangsa, pengawasan publik yang sehat dan dukungan yang konstruktif menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya ingin melihat program pemerintah berhasil, tetapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya: anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa.
Sumber: Humas DPP IKBMK Kalbar
Syaiful/Redaksi
0 Komentar