Pena Nusantara | Kendal -- Puluhan warga dari tiga desa dan Badan Ekesekutif Mahasiswa (BEM) Kendal, pada Rabu Sore (11/3/2026) mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Kendal untuk menanyakan hasil kinerja bupati dan wakil bupati Kendal selama satu tahun ini.
Mereka, warga desa Nolokerto, Puguh dan Tunggulsari yang didampingi BEM Kendal melakukan aksi demo menuntut tiga masalah urgen di Kabupaten Kendal hingga kini dinilai belum ada penyelesaiannya.
Tiga masalah itu antara lain, penanganan sampah, banjir dan galian C yang berakibat adanya kerusakan lingkungan di Kabupaten Kendal.
Setelah berorasi di halaman kantor Setda Kendal oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando diterima dan diajak bertemu di gedung Abdi Praja, agar penyampaian aspirasi mereka disampaikan secara tertib dan jelas.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal didampingi tiga kepa la OPD seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Bapenda Kabupaten Kendal yang masing-masing memiliki tupoksi terkait masalah yang dipertanyakan para pendemo.
Permasalahan banjir yang terjadi pada setiap musim hujan di Kabupaten Kendal, dinilai belum dilakukan langkah serius oleh Pemerintah Kabupaten Kendal. Mereka katakan, sudah bosan dengan alasan sungai di Kendal yang menjadi penyebab banjir itu adalah kewenangan Pemerintah Provinsi. Pendemo itu mengatakan, butuh jawaban yang nyata dan tindakan Pemkab Kendal dalam mengatasi banjir di Kendal.
Terkait penanganan sampah yang sudah overload di TPA Darupono, dijawab oleh Kadis LH Aris Irwanto dengan menambah anggaran mencapai 6 miliar lebih. Juga bekerjasama dengan Pemkot Semarang. Yakni katakan, sampah sebagian akan dikirim ke TPA Jatibarang yang akan diolah menjadi Pertasol.
Para pendemo juga mempertanyakan PAD Kendal yang mencapai 636,84 miliar pada tahun 2025 itu penggunaannya untuk apa saja yang dijawab Ka.Bapenda Kendal, Abdul Wahab mengatakan yang tau persis ada di Baperlitbang.
"Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal memiliki peran sentral sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Bapenda Kendal merupakan garda terdepan dalam mencapai kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," jelasnya.
Warga Tunggulsari tetap fokus pada penolakan galian C di wilayah desanya. "Belum ada kejelasan dan keputusan Bupati terhadap galian C, kami akan teriak terus. Bila sampai lebaran tidak ada keputusan, warga tetap menolak," tegasnya.
BEM pertanyakan banjir di Kendal yang belum ada penanganan serius. Sedang masalah sampah, mereka akan mendorong pemerintah desa untuk mendirikan bank sampah.
Penyampaian aspirasi itu hingga waktu berbuka puasa, pendemo diajak oleh Alfebian Yulando untuk membatalkan puasa di alun-alun Kendal dengan memboking penjual nasi bebek goreng dan minuman es teh hingga keakraban terjalin dengan baik. Pertemuan lanjutan dengan para pendemo itu dijadwalkan pada Senin mendatang di kantor Kecamatan Kaliwungu yang diminta yang hadir hanya perwakilan saja.
Diharapkan, dalam pertemuan yang akan datang ada kesepahaman dan pemikiran matang dalam pemecahan masalah di Kabupaten Kendal yang akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Kendal melalui silaturahmi setelah lebaran tahun ini.
Sriyanto
0 Komentar