Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menerima Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beserta jajaran di kantor Kementerian Keuangan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis, mulai dari optimalisasi penerimaan negara di sektor migas, penguatan pengawasan subsidi energi, hingga upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pertambangan.
“Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola menjadi kunci untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Sri Mulyani.
Selain membahas kebijakan dan langkah konkret, pertemuan ini juga menjadi momentum penting bagi sinergi antarlembaga. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani dua perjanjian kerja sama: pertama, bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM; dan kedua, bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Kerja sama tersebut meliputi pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan, pemanfaatan Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk proses perizinan usaha pertambangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi dalam penyusunan kontrak dan skema bagi hasil migas.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk memastikan setiap potensi penerimaan negara dapat digali secara maksimal, tanpa menghambat iklim investasi. “Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat mewujudkan sistem pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang lebih transparan, efisien, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Bahlil.
Langkah ini dinilai penting karena sektor migas dan pertambangan menjadi tulang punggung penerimaan negara, baik melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), maupun bagi hasil. Optimalisasi penerimaan negara dari sektor strategis ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan fiskal, terutama di tengah tantangan global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
Selain itu, penguatan pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi. “Kami ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar diterima oleh yang berhak, sekaligus menjaga efisiensi anggaran negara,” ujar Sri Mulyani.
Sinergi ini juga menjadi bagian dari langkah lebih besar pemerintah untuk menghadirkan tata kelola yang lebih akuntabel dan modern melalui digitalisasi data, integrasi sistem informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur. Harapannya, ke depan, potensi kebocoran pendapatan negara dapat ditekan dan manfaat sumber daya alam semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun sektor energi dan sumber daya mineral yang tidak hanya menjadi pilar ekonomi nasional, tetapi juga dikelola secara berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang.
0 Komentar