Pena Nusantara | Pontianak Kalbar - “Demokrasi itu alat untuk membangun bangsa, bukan ritual yang membebani rakyat'.
Syaifullah selaku Wakil Ketua Media dan Publikasi DPW Partai Berkarya Kalimantan Barat, didampingi Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Barat Dra.Evi Indrawaty, SE saat menggelar keterangan persnya bertempat di Aming Coffee Jl.Veteran Pontianak, Rabu (30/07/25) malam menyampaikan pernyataan resmi partai atas wacana Mendagri Tito Karnavian terkait kemungkinan dikembalikannya mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
Wacana ini bukan langkah mundur, tapi langkah pembenahan. Demokrasi tidak boleh menjadi beban anggaran dan arena transaksional. Kami percaya, sistem yang sehat adalah yang menghasilkan pemimpin berkualitas—bukan sekadar memberi hak memilih tanpa perlindungan dari manipulasi kekuasaan dan uang.
Apakah pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa menjamin pemimpin yang lebih pro-rakyat.
Saya yakin Bisa, jika mekanismenya transparan, berbasis rekam jejak, dan dilengkapi uji publik. Sistem representatif justru dapat menyaring pemimpin berkualitas tanpa harus tunduk pada politik uang. Ini bukan soal siapa memilih—tapi bagaimana kualitas yang dipilih.
Apakah demokrasi masih sah jika tidak langsung,Saya yakin sangat sah-sah saja karena ini tertuang pada Pasal 18 UUD 1945 menyebut “dipilih secara demokratis”, bukan “secara langsung”. Artinya, pemilihan oleh DPRD konstitusional, selama tetap akuntabel dan partisipatif. Kita harus bijak: demokrasi adalah nilai, bukan ritual.
Kalau biaya politik tinggi, kenapa bukan sistem kampanyenya saja yang dibenahi?
Sangat benar,tapi mari realistis—kampanye murah hanya ilusi dalam sistem yang masih membiarkan kapital politik merajalela. Memperbaiki sistem tanpa menyentuh aktor dan struktur sama saja menambal bocor pakai kertas. Solusinya harus struktural, bukan kosmetik.
Apa jaminan DPRD tidak jadi alat partai atau oligarki?,Justru itulah tantangan reformasi. Kami mendorong uji publik,pemantauan media, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pemilihan di DPRD. Kalau rakyat bisa menekan DPRD secara kolektif, akuntabilitas lebih kuat dibanding manipulasi massa dalam pilkada langsung.
Apakah ini bukan kemunduran demokrasi,Tidak Ini koreksi arah. Demokrasi tidak boleh dibela secara membabi buta.
Kalau sistem langsung membuka ruang bagi pembusukan diam-diam, maka revisi sistem adalah keberanian, bukan kemunduran. Ini bukan anti-demokrasi, tapi anti-kerusakan demokrasi.
Pernyataan Sikap Tegas DPW Berkarya Kalbar:
1.Kami mendukung evaluasi menyeluruh terhadap pilkada langsung.
2.Kami mendukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan catatan utama: transparansi, partisipasi, dan pengawasan publik.
1.Kami percaya, reformasi sistem pemilu adalah fondasi Indonesia Emas 2045.
“Yang penting bukan siapa yang memilih, tapi siapa yang bertanggung jawab setelah dipilih. Demokrasi bukan seremoni—demokrasi adalah hasil.”
DPW Partai Berkarya Kalbar Barat mengajak masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya untuk diskusi untuk publik dan berbagai media sosial diantaranya
-Jika pemilihan oleh DPRD disertai uji publik dan pengawasan terbuka, apakah kamu mendukung,
-Mana yang lebih mengancam demokrasi: pemilihan oleh DPRD, atau pilkada langsung yang dikuasai modal?
Closing statement dari kami DPW Partai Berkarya Provinsi Kalimantan Barat
"Tidak menolak demokrasi. Kami ingin demokrasi yang bermutu, berbiaya masuk akal, dan benar-benar melayani rakyat", pungkasnya.
Kalbar siap menjadi laboratorium demokrasi terkawal, tempat ide-ide berani diuji dan dikawal bersama.
Syaiful
0 Komentar