Pena Nusantara |Pontianak Kalbar – Praktik penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali terjadi di SPBU Jl.28 Oktober, Pontianak Utara,truk-truk siluman antre untuk mendapatkan solar subsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang memenuhi syarat,Sabtu (17/05/25) siang
Meski Pertamina Patra Niaga Kalimantan Barat telah memberi sanksi tegas, seperti pencabutan kuota, namun aksi ini terus berulang karena keuntungan besar yang menggiurkan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan sempat berkomentar terkait penggunaan barcode dalam pembelian BBM di SPBU beberapa waktu lalu, dirinya meminta masyarakat untuk menolak penggunaan barcode dan menyebut kebijakan tersebut lebih menguntungkan mafia BBM ketimbang rakyat.
Komentar krisantus tersebut kemudian menimbulkan respon negatif dikalangan masyarakat, terutama pelaku usaha transportasi di Kalbar.
Mereka menilai sejauh ini pemberlakuan penggunaan barcode tersebut, memang belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi agar tetap sasaran,namun sudah memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha transportasi angkutan barang.
Sementara itu wakil Ketua Organda Kalimantan Barat Efendi, menyatakan sejak diberlakukan penggunaan barcode bagi kendaraan khususnya angkutan barang,keluhan akan sulitnya mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi sudah berkurang, namun kadang juga masih saja terjadi.
“Apalagi jika tidak diberlakukan sistem penggunaan barcode, pastinya akan kembali ke masa lalu,kami sebagai pelaku usaha angkutan barang,akan semakin kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar bersubsidi,” ucapnya saat ditemui di Pontianak beberapa waktu lalu.
Namun Efendi menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat di lapangan, karena sistem distribusi di SPBU masih mudah disalahgunakan.
“Ya akibatnya kami kalau mau mendapatkan BBM solar bersubsidi harus bersaing dengan mereka (mobil-mobil siluman pelangsir), ikut mengantre hingga berjam-jam dan bahkan terkadang kalau mau mengejar waktu mengantar barang ke luar kota terpakasa sopir harus membawa mobilnya nginap di SPBU,” ujarnya.
Menurut Efendi, salah satu solusi yang efektif adalah memasang CCTV online yang diawasi langsung oleh Pertamina, guna memantau distribusi BBM subsidi secara real.
“Kejahatan mafia BBM subsidi di SPBU sebenarnya sangat kasat mata terjadi, hanya sekarang pihak Pertamina dan aparat penegak hukum Mau atau Tidak menertibkan dan menindak itu, untuk menyelesaikan persoalan ini,“ katanya.
Tim Pena Nusantara.News melakukan penelusuran langsung dan menemukan bahwa kondisi serupa terjadi hampir di seluruh SPBU yang menjual solar subsidi di Pontianak dan sejumlah kabupaten lain di Kalbar
Beberapa SPBU bahkan hanya melayani solar subsidi beberapa jam saja karena stok langsung diborong pelangsir menggunakan truk siluman,yang tertutup Terpal
Modus yang digunakan adalah, memiliki lebih dari satu barcode, sehingga bisa mengakses kuota lebih dari batas harian yang seharusnya maksimal 60 liter untuk kendaraan pribadi roda empat, 80 liter untuk kendaraan umum roda empat, dan 200 liter untuk kendaraan roda enam atau lebih.
BBM subsidi ini kemudian dijual kembali oleh pelangsir kepada penampung BBM ilegal dengan selisih harga Rp1.000 hingga Rp1.500 per liter.
Dari hasil pengamatan tim Pena Nusantara.News di lokasi penampungan sebagian besar berada di kawasan Kecamatan Pontianak Utara, seperti di Jl. Parit Pangeran,Jl.28 Oktober,Jl. Budi Utomo dan Jalan Kebangkitan Nasional Batulayang.
Selanjutnya oleh oknum penampung, BBM subsidi tersebut disalurkan ke perusahaan perkebunan dan tambang ilegal yang membeli dengan harga BBM industri.
Dengan keuntungan besar, tidak heran jika bisnis ini terus dijalankan, meski mengorbankan hak masyarakat atas BBM bersubsidi.
Syaiful
0 Komentar