Pena Nusantara | KENDAL,- Build Change yang didukung oleh World Bank memberikan Dana Grant (Hibah) sebesar USD 50.000 kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) untuk mendukung inisiatif Kementerian PUPR dalam mewujudkan Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) yang di inisiasi pada tahun 2022 dengan tujuan mendorong keterjangkauan perumahan hijau di Indonesia bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mulai dari penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan, desain yang efisien energi, tahan perubahan iklim dan bencana, serta akses pembiayaan dengan skema yang tepat bagi MBR. Sebagai pilot project dari IGAHP, SMF bekerja sama dengan BPR Nusamba Kendal menyalurkan dana hibah tersebut sebagai subsidi dalam skema Kredit Pembangunan/Peningkatan Rumah (KPPR) dan Pembiayaan Mikro Perumahan Resilien Hijau. Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk seremonial Penandatangan Kerja Sama yang dilakukan di Kantor BPR Nusamba Cepiring dan dihadiri oleh Ir. Sugiono,M.T, Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Bambang Susanto, Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring, serta Bonai Subiakto, Direktur Keuangan dan Operasional SMF. Turut hadir pula Haryo Bekti Martoyoedo, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, dan Mediactrich Triani, Country Manager Build Change.Pilot Project ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang sebelumnya dilakukan penandatanganan bersama BPRS Patriot Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2024 yang lalu. Melalui kerja sama dengan kedua instansi ini, menjadi tonggak dimulainya implementasi rumah hijau untuk MBR. Penyaluran pembiayaan ini dikhususkan untuk pembiayaan mikro dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Swadaya ramah lingkungan untuk meningkatkan keterjangakauan kepemilikan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan kriteria green housing yang telah ditetapkan Kementerian PUPR.
“Kami terbuka untuk kolaborasi dengan instansi manapun agar mendorong akses kepemilikan rumah MBR. Dengan dana grant dari Build Change dan skema subsidi dalam pembiayaan tersebut diharapkan dapat meringankan angsuran yang dibayarkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan affordability Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) semakin terbuka lebar untuk memiliki rumah yang layak, tahan bencana, dan ramah lingkungan tanpa harus terbebani dengan biaya yang terlalu tinggi,” jelas Bonai Subiakto, Direktur Keuangan & Operasional SMF.
Calon debitur akan mendapatkan subsidi berupa potongan sebesar 20% dari jumlah plafond kredit KPPR yang diambil. Selain melalui BPR Nusamba Cepiring, KPPR dan Pembiayaan Mikro Perumahan Resilien Hijau Pilot Project IGAHP ini juga dapat diakses melalui BPR Syariah Patriot Kota Bekasi.
“Kami sangat senang bisa menjadi Kabupaten terpilih untuk Pilot Project IGAHP ini. Saat ini angka backlog di Kendal mencapai 47ribu. Dengan adanya dana hibah ini semoga bermanfaat meningkatkan keterjangkauan bagi MBR untuk memiliki rumah yg adaptif & tahan bencana atas perubahan iklim serta menjadi salah satu upaya dalam pengurangan angka backlog” tutur Sugiono, Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal.
Pada implementasi IGAHP, MBR sebagai calon debitur akan diberikan pendampingan dari Kementerian PUPR berupa pemberian referensi desain rumah yang mendukung konsep rumah hijau. Selain itu juga pendampingan dalam proses pembangunan yang dilakukan debitur sehingga dapat sesuai dengan yang anggaran dan konsep rumah hijau resilien. Pembiayaan dan pendampingan ini menjadi bentuk komitmen dan wujud pemenuhan pembangunan keberlanjutan atau Sustainability Development Goals (SDG) no.11 yaitu Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.
”Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari Kementerian PUPR, Build Change, dan juga SMF kepada kami sebagai penyalur dana hibah ini ke masyarakat. Sinergi antara pemerintah, bumn, maupun swasta seperti ini yang harus ditingkatkan untuk sama-masa menyalurkan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,’ ucap Bambang Susanto, Direktur Utama BPR Nusamba Cepiring.
SMF juga berharap bahwa terdapat lebih banyak insentif yang secara signifikan diberikan kepada masyarakat, seperti dana hibah ini, serta insentif tambahan dari pihak regulator, guna secara efektif mendorong dan memotivasi masyarakat untuk secara aktif memilih dan beralih ke rumah hijau yang ramah lingkungan, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan.
”Untuk pembangunan rumahnya sendiri akan mengacu pada pedoman Pembangunan Resilien Hijau dari Kementerian PUPR. Selain keterjangkauan, kita juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas rumah. Sehingga masyarakat dapat hidup dan tinggal dengan nyaman, aman, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan terutama dalam pengurangan emisi,” tutur Bonai.
Berdasarkan Climate Transparency Report 2021, sektor permukiman dan perumahan, dalam hal ini bangunan gedung, berkontribusi sebesar 3,88% atas direct emissions dan 20,72% atas indirect emissions. Menurut IPCC 4th Assessment Report on Climate Change tahun 2007, pada tahun 2030, diperkirakan 1/3 total emisi CO2 dunia berasal dari bangunan gedung dengan penyumbang terbesar di negara-negara di Asia. Berdasarkan hal tersebut, bangunan/Gedung pada sektor perumahan di Indonesia perlu untuk mulai menerapkan prinsip rumah hijau agar dapat mengurangi emisi CO2 dan diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim.
Mediatrich menyampaikan bahwa saat ini pemerintah punya target pengurangan emisi hingga 2030 dan diharapkan sektor perumahan turut berkontribusi didalamnya. Namun, saat ini banyak program-program keberlanjutan namun masih minim dari sektor perumahan. Dampak dari perubahan iklim seperti tsunami, gempa, dan angin kencang, membutuhkan rumah yang layak huni bukan hanya dari sanitasi saja melainkan juga ketahanan bangunannya. Dengan berpartisipasinya Build Change dalam IGAHP ini diharapkan dapat menjadi langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar dan menstimulasi kesadaran masyarakat kedepannya sehingga pilot project ini nantinya bisa dijalankan dengan lebih besar lagi.
“Pelan-pelan green housing harus diinternalisasi dalam kegiatan sehari-hari. Baik dalam bisnis maupun pemerintahan. Unsur bangunan atau gedung hijau juga harus masuk dalam kebijakan pemerintah. Sehingga rumah yang kuat dan tahan terhadap bencana dapat dimiliki semua masyarakat dan menjadi tempat yang aman bagi yang tinggal didalamnya,” jelas Haryo Bekti.
Sekilas Tentang SMF*
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengemban tugas sebagai Special Mission Vehicle (SMV) untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui peran aktifnya sebagai sekretariat Eksositem Pembiayaan Perumahan. SMF memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan. Demikian Primasari Setyaningrum menginformasikan.
(Sriyanto)
){kind=link}
0 Komentar